Muara Enim, - Ketua organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Perisai Pembela Aspirasi Masyarakat (PERPAM) Kabupaten Muara Enim Bung Nathan menyoroti tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Muara Enim dari Tahun 2021 hingga 2022 lalu.
Pergantian dan penyegaran atau rotasi pegawai ASN dalam sebuah organisasi itu hal yang biasa karena berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang ASN atau PNS untuk siap ditempatkan dimana saja.
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, informasi dari masyarakat, pemberitaan di media dan beberapa kontraktor masih ada ditemukan kejanggalan serta keluhan dari peserta lelang pengadaan barang dan jasa di ULP Pemkab Muara Enim mulai dari Tahun 2021 dan 2022 yang lalu.
Nathan selaku Ketua Ormas Perpam mengatakan, sebaiknya untuk segera dilakukan penyegaran dan pergantian mulai dari Kabag, Staff dan Pokja di ULP Muara Enim guna mengoptimalkan lagi tugas dan fungsinya.
"Saya rasa mereka sudah melakukan yang terbaik tapi agar lebih baik lagi sebaiknya di ganti semua saja agar pembangunan di semua sektor di Kabupaten Muara Enim semakin maksimal karena jika di proses lelang saja diduga terjadi KKN maka bisa membahayakan dan merugikan baik kepala daerahnya maupun masyarakatnya," ungkap Nathan.
Diakhir perbincangan saat dikediamannya, Sabtu (25/3/2023), saya berharap kedepan proses lelang berjalan sesuai aturan dan hukum yang berlaku sebenar-benarnya sehingga jauh lebih baik lagi. Namun apabila kami dari Ormas PERPAM menemukan dan mendapatkan terjadinya kecurangan dalam proses lelang Tahun 2023 ini maka kami akan melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH) di Republik Indonesia ini. Jangan sampai Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi kembali di Bumi Serasan Sekundang yang kita cintai ini," ujar Nathan.
( Agus / Wawan )
