• Jelajahi

    Copyright © Postnewstv.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Sekda Nisel

    KPU Provinsi Sumut

    Pimpin Upacara Bendera Tujuh Belasan Bulan Februari 2023, Dandim 0808/Blitar Bacakan Amanat Kasad

    Postnewstv.co.id
    Friday, February 17, 2023, 17:56 WIB Last Updated 2023-02-17T10:56:27Z


    Blitar
    , - Dandim 0808/Blitar Letkol Inf Sapto Dwi Priyono, S.E., memimpin upacara bendera tujuh belasan bulan Februari 2023, bertempat di halaman Makodim 0808, Jalan Ahmad Yani No. 6 Kota Blitar. Upacara bendera tujuh belasan kali ini diikuti oleh anggota Kodim 0808/Blitar baik Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS, Jumat (17/2/2023).


    Sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada upacara bendera tersebut, Dandim 0808/Blitar membacakan amanat dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman yang isinya sebagai berikut :


    Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat terus menjalankan tugas dan tanggung jawab pengabdian kepada masyarakat, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


    Melalui momen upacara bendera tujuh belasan pada bulan Februari 2023 ini, saya ucapkan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya, atas kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan oleh seluruh Prajurit dan PNS Angkatan Darat.


    Karena sepanjang tahun 2022 yang lalu, berbagai tugas yang diamanatkan oleh Negara, telah dapat kita selesaikan dengan baik.


    Di tahun 2022 berbagai tugas seperti pengamanan perbatasan, penanggulangan bencana alam, termasuk penanganan masalah stunting dan ketahanan pangan, serta tugas tugas perbantuan lainnya, telah menjadi bukti nyata pengabdian kita kepada Bangsa dan Negara.


    Pencapaian ini tentu harus dapat kita pertahankan dan tingkatkan di tahun ini, karena berbagai agenda tugas yang bersifat Nasional maupun Internasional juga menuntut kesiapan TNI AD di tahun 2023 ini.


    Meski banyak prestasi yang berhasil ditorehkan TNI AD pada tahun lalu, namun demikian masih terdapat berbagai kekurangan yang harus segera diperbaiki yaitu, masih adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit maupun PNS TNI AD. Hal ini harus menjadi introspeksi kita bersama, agar tidak terulang di masa mendatang.


    Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam rangka mewujudkan Bangsa Indonesia yang adil dan makmur, kita akan terus menghadapi berbagai tantangan dan dinamika persoalan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.


    Dinamika permasalahan bangsa tersebut, tentunya akan semakin kompleks dan dinamis, terlebih dengan terus berkembangnya teknologi informasi saat ini. 


    Perkembangan teknologi dapat membuat seseorang terasa menggenggam dunia. Oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh Prajurit beserta keluarganya, agar bijak dalam menggunakan media sosial, saring informasi yang diterima sebelum sharing kepada teman maupun keluarga.


    Satu hal yang perlu mendapat perhatian dari kita semua adalah ancaman polarisasi sosial. Di tahun 2023 ini kita memasuki tahun politik dan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 


    Kita dibayang-bayangi oleh kekhawatiran akan terjadinya polarisasi masyarakat pendukung pasangan Capres seperti terjadi pada Pilpres 2019 dan sebelumnya, yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI.


    Saya meminta jajaran TNI AD tetap menjaga netralitas saat pelaksanaan tugas dalam menghadapi tahun politik 2024, sebagaimana perintah dari Presiden maupun Panglima TNI.


    Memasuki awal Triwulan I TA. 2023, perlu saya sampaikan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengecek program-program dan kegiatan yang ada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).


    Bila ada kendala dalam melaksanakan kegiatan sesuai program, agar segera dilaporkan dan ditindaklanjuti sehingga program dan kegiatan yang kita jalankan di Tahun 2023 dapat berjalan sesuai rencana dengan hasil maksimal.


    Selain masalah anggaran, yang perlu diwaspadai saat ini adalah fenomena bencana alam seperti banjir, gempa dan tanah longsor. 


    Karena hal itu dapat mengakibatkan kerusakan pada sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial, korban jiwa, kerusakan ekosistem dan hilangnya tempat tinggal. 


    Hal ini akan berdampak pada krisis ketahanan pangan, krisis air dan meningginya permasalahan stunting.


    Oleh karenanya program-program yang sudah kita jalankan untuk memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah melalui perbantuan penanggulangan bencana alam, mengatasi konflik komunal, percepatan pembangunan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat harus dipertahankan dan ditingkatkan.


    (Dim0808/ MS)

    Komentar

    Tampilkan