Cilegon, - Dengan diputuskannya oleh Pengadilan negeri Jakarta perihal penundaan Pemilu,hampir seluruh masyarakat di Indonesia menentang keputusan pengadilan tersebut,pasalnya akan terjadi kekosongan kepemimpinan dan berpotensi kekrisuhan di Indonesia.
Tidak ketinggalan warga Banten pun hampir seluruh warga Provinsi Banten menolak penundaan pemilu dan meminta kepada pemerintah untuk tetap melaksanakan pemilu pada tahun 2024 nanti.
Berbagai elemen masyarakat,mahasiswa juga ormas berbaur menjadi satu melakukan unjuk rasa secara damai disekitar gedung DPR RI menuntut dibatalkan penundaan pemilu.
Beberapa pejabat negara mendapatkan kecaman keras dari peserta aksi,salah satunya adalah Menko Maritim & Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang dicap sebagai biang kerok rencana penundaan pemilu.
"Yah memang benar,Luhut Binsar Panjaitan itu salah seorang biang kerok sehingga ada salah satu partai yang notabene ecek ecek meminta penundaan pemilu dan permintaan itu diputuskan oleh pengadilan negeri Jakarta" ujar Herman peserta demon dari provinsi Banten,Rabu 15/03/2023.
"Kami menilai ada apa apanya dibalik semua ini,kepentingan politik sangat kental dalam masalah ini,maka salah satu tuntutan kami tidak adanya penundaan dalam pemilu"ujarnya.
Ditempat yang sama Mulyadi mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Banten mengatakan bahwa penundaan pemilu itu sama saja dengan menabrak undang undang pemilu.
"Itu sama saja dengan menabrak undang undang pemilu,yang berhak dan harusnya mengusulkan ditunda atau tidaknya itu Bawaslu bukan partai ecek ecek,seharusnya pengadilan negeri faham itu bukan mengamini dan memutuskan untuk ditunda pemilunya" terangnya.
"Hanya karena kepentingan politik dan kepentingan beberapa pejabat,Indonesia seperti diadu domba rakyatnya,dan kami tidak ingin Indonesia hancur hanya karena ambisi partai dan ambisi oknum pejabat" pungkasnya.
(F.G)
