KENDAL-Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Kendal menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Kendal Dico M Ganinduto B,Sc
Terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD-Kendal Jawa Tengah pada hari, Senin (05/06/2023)
Dalam laporannya disampaikan Bupati Kendal Dico M Ganinduto, Hadir Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun beserta para Wakil Ketua DPRD Kendal diikuti para Anggota DPRD Kendal Sekda Kendal, Forkopimda serta para Kepala OPD terkait dan tamu undangan lainnya.
Bupati Kendal mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD-Kendal yang telah menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022
Dia Dico juga mengatakan, bahwa secara keseluruhan menerima saran, masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh para Anggota Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, Mengingat hal ini merupakan wujud kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menjalankan pemerintahan daerah,"terangnya
"Secara garis besar dapat saya jelaskan jawaban pemandangan umum dari masing-masing fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022. Pertama pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada
Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kendal, rekan- rekan Forkopimda Kendal, dan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga dengan alokasi anggaran yang telah direncanakan dapat kita laksanakan dengan baik."jelasnya
"Dan semoga kerja sama yang terjalin dengan baik ini, akan dapat kita bina dan ditingkatkan lagi di masa mendatang sehingga Kabupaten Kendal akan tetap dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta dapat mengelola keuangan daerah secara lebih transparan, akuntabel, dan menghasilkan output maupun outcome yang lebih berkualitas bagi kemajuan Kabupaten Kendal,"tutur Bupati Dico.
Lebih lanjut Bupati Dico mengatakan, bahwa target pendapatan Pemerintah Kabupaten Kendal pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan senilai Rp2.392.567.060.554,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp2.265.353.924.689,73/sebesar 94,68 persen dari target yang ditetapkan.
Menurut Bupati Dico, dalam pengelolaan APBD, SiLPA digunakan sebagai penyeimbang sekaligus penyediaan dana untuk operasional APBD pada awal tahun anggaran yang biasanya dari pendapatan, baik dari dana transfer maupun dari PAD belum lancar. Penggunaan SiLPA ini dibahas lebih lanjut dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun 2023 mendatang
"Ia mengungkapkan, realisasi belanja pada tahun anggaran 2022 tercapai sebesar 89,98 persen, pencapaian realisasi belanja ini lebih tinggi 5,09 persen dari tahun 2021 yang tercapai 84,89 persen, hal ini disebabkan adanya regulasi dari Pemerintah Pusat
Menambahkan untuk penyediaan belanja yang bersifat earmark, penghematan belanja dari sisa kontrak dan penghematan dari anggaran belanja yang bersifat penyediaan, bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, Kami senantiasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan,"tandas Bupati Kendal
Sementara itu, Ketua DPRD-Kendal Muhammad Makmun menyampaikan karena yang hadir anggota DPRD Kabupaten Kendal, 32 orang dan diharapkan hadir 35 orang anggota DPRD Ini sudah sesuai tata tertib kuarum telah terpenuhi
"Beberapa SILPA Efisiensi anggaran tentunya hal yang baik, kalau Silpa-silpa dalam kegiatan yang tidak terlaksana, Kita perlu pertanyakan Afinitas pemerintahan dan sehingga perlu kajian-kajian yang mendalam lebih lanjut,"pungkasnya
Reporter:Prawoto
Editor:Admin
