Banjarmasin, - Gabungan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Tepatnya hari ini Jumat, 2 Mei 2023 pukul 09.00 wita bertempat di depan siring O Km kota Banjarnasin, gabungan LSM ini berorasi yang melingkar satu hari setelah hari lahirnya Pancasila yang diperingati oleh seluruh jajaran Pemerintah dan Organisasi lainnya.
Aksi orasi yang di sampaikan oleh Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat ini terhadap pemerintah pusat dan daerah yang mana mereka menuntut lahirnya Pancasila ini sila ke 5 (lima) yaitu, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Lirik ini menurut H Aliansyah Kepada post News Tv. id dalam. Konfrensi Persnya memberikan keterangan, Bahwa di Kalimatan Selatan ini apa namanya Sila Ke 5 (lima) belum terpenuhi. Banyak masyarakat yang merasakan ketidakadilan saat ini seperti penyerobotan lahan warga masyarakat atas kepemilikan tanah SHM 179 milik Chandra Gojali yang dikuasai oleh PT. Japfa Comped Indonesia yang mengakui telah meinvestasikan usahanya di Kalimantan Selatan ternyata tidak benar mereka malah menggunakan hak milik pribadi orang yang di gunakan untuk melakukan bisnisnya di Kalimantan Selatan ini.
Sehingga setelah Kegiatan ini selesai mereka akan melakukan tindakan hukum yang mana akan melakukan status quo terhadap lahan yang dipakainya sebagai bisnis sendiri dengan membongkar paksa lahan milik masyarakat itu yaitu Chandra Gojali dari penguasaan lahan yang dilakukan oleh PT. Jafpa Comped Indonesia untuk bisnisnya.
Selain PT. Jafpa Comped Indonesia Gabungan LSM ini Menyampaikan Orasi berupa pabrik Semen kontra yang berada di hulu sungai tepatnya daerah tabalong atas kendaraan operasional yang melebihi muatan standarnya dengan melebihi sehingga banyak jalan muatan yang rusak akibat adanya operasional ini yang melebihi, yang mana di kirim Undang- undang Lalu Lintas No 22 tahun 2009 sudah di langgar. Pemerintah dan aparat yang wajib turun tangan dalam hal ini untuk menindak lanjuti masalah ini.
Selain masalah ini yang disampaikan ke publik, bahwa adanya tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pihak aparat atas semua ini yang melanggar Perda daerah tentang nomor polisi yang jika sudah 3 bulan beroperasi mereka wajib melaporkan ini dan mengganti dengan plat daerah sehingga menutupi APBD buat daerah kalimantan selatan ini. Guna di pakai pembangunan di daerah bukan hanya menggunakan lalu lintas saja tetapi tidak membayar restribusi ke daerah Kalimantan Selatan.
Masalah Km 171 yang berada di satui Kabupaten Tanah Bumbu pun juga disinggung sudah setahun pemerintah pusat khususnya Presiden RI Joko widodo belum turun untuk melakukan tindakan ini padahal Kalimantan Selatan merupakan nomor 2 dalam perolehan APBN dari segi pertambangan, akibat banyaknya tambang elegal yang beroperasional sehingga terjadinya longsor di wilayah Km171 satui beberapa waktu lalu yang sampai saat ini belum adanya tanda-tanda perbaikan jalan ini.
Apakah ini sudah merupakan namanya Pancasila yang ke 5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ungkap gabungan LSM KPK APP, ( H. Aliansyah), Babak ( H. Bahrudin/Udin Palui), Bram dari Aliasi KPK dan lainnya yang tergabung dalam orasi mengatakan kepada Posting Berita Tv. pengenal
Dengan adanya orasi Peringatan Hari Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 2023 yang mana Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 yang lalu, semoga Pemerintah Pusat mendengar keluhan dan orasi masyarakat Kalimantan Selatan dan khususnya pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang apa menjadi tanggung jawabnya dalam hal ini. Posting Berita Tv. id melaporkan.
Penulis: Gatot Noor Saputra
Editor: Admin
