Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh HMI Cabang Palembang, mereka menyoroti beberapa masalah yang dianggap belum terselesaikan dengan baik oleh pemerintahan Jokowi. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakpuasan terhadap upaya peningkatan ekonomi dan lapangan kerja di wilayah ini.
Ketua HMI Cabang Palembang, Chandra yang didampingi oleh beberapa pengurus dan beberapa Ketua Umum Komisariat di jajaran HMI Cabang Palembang menyatakan, "Kami melihat bahwa pemerintahan Jokowi belum mampu memberikan solusi konkret untuk mengatasi masalah ekonomi di wilayah ini. Banyak warga yang masih mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan dan menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok."
Selain itu, HMI juga mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi dalam mengatasi isu, Internasional, Nasional, lokal seperti diantaranya, lingkungan, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, Investasi, dan Infrastruktur. Mereka menilai bahwa ada banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.
HMI Cabang Palembang berencana untuk mengadakan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes atas kehadiran Presiden Jokowi. Mereka berharap bahwa tindakan ini akan menjadi salah satu bentuk tamparan terhadap pemerintah pusat untuk lebih serius dalam menangani isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat.
Adapun point tuntutan yang akan dilakukan pada aksi tersebut diantaranya:
Isu Internasional
1. Meminta Pak Jokowi untuk membangun hubungan Diplomasi di dalam forum PBB agar menerima seluruh penyaluran bantuan ke Palestina.
Isu Nasional
1. Menolak keputusan MK berdasarkan Pasal 169 Ayat Q tentang batas usia Capres-Cawapres.
2. Meminta Pak Jokowi untuk membuka & memperlihatkan Anggaran Proyek IKN kepada publik.
3. Menuntut Pak Jokowi untuk menyelesaikan Kasus Rempang yang mengakibatkan kerusakan & kerugian pada masyarakat pribumi.
4.Menuntut Pak Jokowi untuk mentransparansikan Dana Infrastruktur Pendidikan yang ada di Indonesia
5. Meminta Pak Jokowi mengusut tuntas Kasus Ketua KPK yang terindikasi pemerasan terhadap Menteri Pertanian ( Syahrul Yasin Limpo ) yang sekarang naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan & mengembalikan marwah indepedensi KPK.
Isu Daerah
1. Meminta Pak Jokowi untuk merevisi SK Perihal PJ Kepala Daerah (Bukan asli Putra Daerah).
2. Meminta Pak Jokowi untuk memprioritaskan & melibatkan putra daerah dalam setiap proyek
nasional.
3. Meminta Pak Jokowi mengInstruksikan Kejagung untuk menyelesaikan permasalahan Karhutlah yang terjadi di Sumatera Selatan & memeriksa serta mengaudit seluruh pejabat pemerintah Sumsel yang bersangkutan.
(R-ansyah/Admin)
