Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan oleh KPU. Dalam gugatannya, selain KPU, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga ikut digugat.
Kuasa Hukum Pemohon, Anang Suindro SH MH berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh KPU bertentangan/melanggar ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur syarat batas usia paling rendah Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah minimal berusia 40 Tahun. Sedangkan pada saat pendaftaran bakal pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, usia Gibran Rakabuming Raka masih berusia 36 Tahun.
"Hari ini kami mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU karena telah menerima pendaftaran Paslon capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 25 Oktober 2023. Kami melihat saat ini KPU melanggar peraturan pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 19 Tahun 2023," ujar Anang, Senin (30/10/2023) di PN Jakarta Pusat.
Anang menilai Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, saat ini masih berlaku mengikat dan belum ada perubahan yang dilakukan oleh KPU RI, sehingga sudah seharusnya dalam melakukan seluruh perbuatan hukum dalam berbagai tahapan pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU RI wajib tunduk dan patuh pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
"KPU belum melakukan perubahan terkait PKPU. Seharusnya KPU tunduk terhadap Peraturan KPU sendiri dan kami bertanya apa dasar hukum KPU saat menerima pendaftaran Prabowo - Gibran. Dikarenakan KPU telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan," imbuhnya.
Anang meminta Hakim PN Jakarta Pusat menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat berupa Kerugian Materiil sebesar Rp.70.5 triliun. Selain itu untuk menjaga agar KPU RI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum lainnya, kami meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan Provisi.
Kuasa Hukum Sunandiantoro menegaskan bahwa hukum tetap harus menjadi panglima dan menjadi acuan dalam pelaksanaan Pemilu. Ia berpendapat bahwa jika KPU menyatakan keputusan MK berlaku otomatis terhadap peraturan KPU itu adalah salah. Seharusnya keputusan MK menguji terhadap undang-undang terhadap UUD.
"Perubahan terhadap Peraturan KPU itu ada aturan mainnya sendiri sehingga harus ada perubahan terbaru terhadap peraturan KPU. Setelah kita kaji, pendaftaran yang dilakukan KPU masih peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang didalamnya terdapat satu kesatuan tahapan," jelasnya.
Sementara itu, Brian Demas Wicaksono mengatakan hal yang sama bahwa KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Seharusnya ketua KPU melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR untuk melakukan perubahan peraturan KPU dan melakukan rapat harmonisasi dengan Kemenkum HAM sebagaimana tertera dalam Pasal 75 UU Pemilu, namun tidak dilakukan.
"Maka dari itu pendaftaran oleh pasangan Prabowo-Gibran tidak mempunyai legal standing karena tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan KPU," pungkasnya.
(Yd/Admin)
