Hadir dalam rakor tersebut, mewakili Forkopimda diantaranya Wakapolres Samosir Kompol T. Panggabean, Pabung Kodim 0210/TU Wilayah Samosir Kapten Arm G. Sebayang, Pj. Sekda Samosir Rita Tavip Megawati, Ketua TP PKK Kabupaten Ny. Harta M Sitanggang, Pimpinan OPD serta Camat Se-Kabupaten Samosir, USAID ERAT Sumut, Kakan Kemenag, FKUB, Tokoh Agama, IBI Samosir, Kepala Puskesmas serta Kordinator PPLKB Se-Kabupaten Samosir.
Martua menyampaikan berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan pada Tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Samosir masih berada diangka 26,3 %, sehingga untuk mencapai target nasional diangka 14 % pada tahun 2024, diperlukan akselerasi yang melibatkan seluruh lintas sektoral.
"Kita hanya punya waktu satu tahun lagi untuk mencapai target itu. Apakah kita mampu atau tidak, maka saya minta komitmen yang kuat dari kita semua tim mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa. Kemudian sinergitas dan kolaborasi kerja dari seluruh OPD dalam mewujudkan program dan kegiatan intervensi penurunan stunting di Samosir", tegas Martua Sitanggang.
Martua menambahkan tahun 2023, ada 23 desa/kelurahan yang menjadi lokus stunting di Kabupaten Samosir dengan jumlah balita stunting saat ini sebanyak 832 orang. Penurunan stunting di Kabupaten Samosir memerlukan komitmen yang kuat dan kolaborasi dari seluruh tim tingkat kabupaten sampai ke desa, sesuai dengan peran fungsinya masing-masing.
Sebelumnya, Kadis P3AP2KB dr Friska Situmorang dalam laporannya mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan rapat koordinasi TPPS yang ketiga kalinya selama tahun 2023. Rakor ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir.
Kegiatan rapat koordinasi diisi dengan beberapa pemaparan materi diantaranya dari Kadis Kesehatan dr Dina Hutapea, USAID ERAT Sumut, dan Kadis P3AP2KB Samosir, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.
Diakhir acara Pj. Sekda Rita Tavip Megawati memberikan penegasan bahwa perlu adanya satu pemahaman terkait siapa dan apa syarat seseorang anak masuk dalam kriteria stunting. Kemudian, perlu dipahami bersama bahwa upaya penurunan stunting bukan hanya tanggung jawab satu OPD saja, akan tetapi kolaborasi seluruh OPD, Camat dan pemerintahan desa.
"Bappeda Litbang sebagai leading sektor utama, sebagai perencana yang mengkoordinir seluruh OPD dalam upaya melakukan program dan kegiatan intervensi penurunan stunting", kata Rita Tapiv Megawati.
Dalam stressingnya, Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang, MM menegaskan kunci yang paling utama pencegahan stunting di Kabupaten Samosir adalah pemenuhan sanitasi dan akses air bersih, didukung dengan kegiatan-kegiatan intervensi dari seluruh lintas sektoral. Maka kebersamaan dibarengi dengan sinergitas seluruh OPD terkait sangat dibutuhkan dalam upaya penurunan stunting.
"Perlu kebersamaan intervensi, tidak boleh hanya satu OPD saja. Apa yang sudah dilakukan harus dilaporkan, sehingga kita mengetahui perkembangan, apakah target sudah tercapai atau tidak. Ini yg perlu kita bicarakan dalam rapat ini", tegas Wakil Bupati Martua Sitanggang.
(Dongan. PS/Admin)
