Peresmian MPP Kota Lubuklinggau ini dilakukan serentak bersama 12 MPP kabupaten/kota lainnya di Indonesia, antara lain Kabupaten Bengkalis, Muara Enim, Tangerang, Magelang, Jember, Bangkalan, Pamekasan, Sintang, Banggai, Polewali Mandar dan Kabupaten Ngada.
Dengan adanya penambahan 12 MPP baru, maka total MPP di Indonesia mencapai 175.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya mengatakan MPP ini dibangun salah satunya bertujuan sebagai upaya akselerasi peningkatan pelayanan publik.
“Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Kita sudah melihat beberapa pelayanan publik di daerah-daerah. Terima kasih atas kinerjanya. Dan terima kasih Bu Diah (Deputi Pelayanan Publik) karena telah menilai kinerjanya dari sekitar 170 MPP, ada 10 yang berkinerja paling bagus," ungkap politisi PDIP itu.
Dengan hadirnya MPP di kab/kota terkait, dirinya berharap pelayanan ke masyarakat bisa terfasilitasi dengan baik lewat empat ekosistem pelayanan MPP, yakni direct service, mobile service atau layanan bergerak, self service dan electronic service.
“Nantinya masyarakat yang mau urus SKCK, KTP, dan berkas-berkas lainnya bisa lebih mudah dan cepat,” tandasnya.
Paralel dengan terus digencarkannya pembangunan MPP di tanah air, Kemen PANRB juga terus mendorong implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam hal ini, juga tengah dikembangkan MPP Digital lewat uji coba di 21 kabupaten/kota.
"Kami bersama Pak Mendagri, Bappenas, Menkominfo, diminta untuk menjadi tim SPBE. Pak Tony Blair waktu itu datang ke kami dan meyakinkan bahwa tidak ada pilihan bagi negara kalau ingin melipatgandakan pencapaiannya kecuali dengan digitalisasi," ujarnya.
(Sudirman)
