Kegiatan penerimaan penghargaan ini dilaksanakan pada rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa 2023 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di Bidakara Hotel, Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Rakornas dibuka secara resmi oleh Menteri Koperasi UMKM, Teten Masduki mewakili Presiden serta dihadiri beberapa pimpinan Kementerian/Lembaga/Gubernur/Walikota/Bupati seluruh indonesia.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi mengatakan per Oktober 2023, sudah ada 6,9 juta produk yang tayang di e-Katalog.
"Pada 2022 lalu, ada 2,4 juta produk yang tayang di E-katalog dengan total transaksi Rp 83,9 triliun. Alhamdulillah 27 Oktober total produk tayang sampai 6,9 juta dengan total transaksi Rp 161,3 triliun," paparnya.
Secara keseluruhan, per 27 Oktober 2023, realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) telah mencapai 90 persen.
Angka ini melonjak tinggi dibandingkan dengan catatan pada 2022 silam yang baru tembus 76 persen.
Pertumbuhan positif juga terlihat dari angka pengadaan barang dan jasa untuk Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK).
"Keterpihakan dalam pengadaan barangdan jasa untuk UMKK tahun 2022 tercatat 36,1 persen. Alhamdulillah hingga 27 Oktober 2023, realisasinya sudah 37,6 persen. Meski dalam catatan di Inpres 2022 minimal harus 40 persen pada 2023,” ucapnya.
Lebih lanjut Hedrar menambahkan, di 2023 rencana umum pengadaan (RUP) mencapai Rp 1.174,56 triliun. Di antaranya ada Rp 810,92 triliun yang melibatkan penyedia. Dari sana, realisasinya sudah tembus 65,3 persen atau sebesar Rp 529,51 triliun.
"Masih ada 34,7 persen rencana penyedia yang belum terealisasi. Kami optimis kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah di 2023 bisa kami catatkan angka lebih positif lagi.
(Sudirman/Admin)
