Tim tersebut dipimpin oleh Inspektur Wilayah (Irwil) V, Pria Wibawa didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham (Ka.Kanwil) Sumut, Mhd Jahari Sitepu, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas) Sumut, Rudy F Sianturi, kunjungan kali ini dilakukan dalam rangka melakukan supervisi pengawasan, Audit Ketaatan Barang dan Jasa Bahan Makanan (BAMA) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah pimpinan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut.
Disambut langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Medan, Nimrot Sihotang, beserta pejabat struktural tim Irwil dibawa berkeliling untuk melihat langsung kondisi Rutan, mulai dari melihat Bimbingan Kegiatan Kerja (Bimker), Paviliun Fatmawati, Poliklinik, dan terakhir Dapur Rutan Kelas I Medan.
Pria Wibawa juga mengapresiasi kinerja Satuan Kerja khususnya Rutan Kelas I Medan. Ternyata Rutan Kelas I Medan ini suasananya luar biasa bersih, tertib terus anggotanya saya lihat ini semangat semua,” ucap Pria.
Kita selaku perwakilan dari Inspektorat Jenderal yang punya tugas melakukan pengawasan maka kita telah melakukan review, supervisi dan penguatan kepada rekan-rekan di UPT, tujuannya agar jangan sampai ada temuan yang berulang.
Dua hari yang lalu Inspektorat Jenderal juga sudah melakukan entry meeting dengan BPK. Sebisa mungkin, kita harus meminimalisir temuan. Itulah sebabnya saat ini tim auditor melakukan review. Konsepnya, satuan kerja semakin kondusif, Supervisi ini tidak mencari kesalahan tetapi melakukan penguatan dan pembinaan,” tegas pria Wibawa.
Sementara itu pimpinan unit wilayah dibawah kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM, Prof , DR Yasonna H Laoly, .S.H,. Msc. Mhd Jahari Sitepu pun berharap seluruh pegawai tetap berkinerja dengan baik sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku dan supervisi kali ini dapat memberikan hal yang terbaik bagi satuan kerja.
Harapan kami supervisi ini dapat memberikan hal terbaik bagi satuan kerja. Apa yang diperintahkan pimpinan dilaksanakan sebaik-baiknya. Jangan pernah takut kalau ada tekanan-tekanan dari luar karena kita sudah melakukan tugas kita sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Mari kita jaga integritas dan wibawa Kementerian Hukum dan HAM,”pungkasnya.
(Kartika SS)
