TANJUBG BALAI, - Alrivai Zuherisa (Aldo) Ketua Gerakan Aktivis Penyampaian Aspirasi Indonesia (GAPAI) mmendesak Wali kota Tanjungbalai H Waris Tholib S.Ag., MM agar mencopot kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai karena dianggap bekerja tidak efektif dalam menjalankan kinerjanya. Kamis, (11/1/2024).
Hal itu terbukti dalam melaksanakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang sembrono dan asal-asalan yang mana pemasangan rambu di bundaran PLN, Jalan Sudirman Kelurahan Kota l Kecamatan Tanjung Balai Selatan, dipasang rambu tanda memutar dengan cara menghancurkan bangunan tatanan Kota namun tidak dirapikan kembali.
"Amat sangat Saya sayangkan kepada Wali Kota Tanjung Balai H Waris Tholib S.Ag., MM saat ini, karena porsi Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Balai saat ini sangat tidak cocok bagi beliau, yang salah satu contohnya adalah pemasangan rambu lalu lintas yang dikerjakan oleh Dinas Perhubungan seperti asal-asalan dan menjadi tontonan umum yang menimbulkan dampak negatif terhadap pemandangan bagi warga yang lewat", ungkap Alrivai Zuherisa/Aldo.
Bukan hanya itu saja, problem yang dihadapi warga simpang jalan cendrawasih Kelkkurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung, sampai saat ini juga tidak ada tindakan tegas yang diambil oleh KADISHUB TANJUNGBALAI
"Sampai saat ini Truk yang melebihi tonase jalan tetap beraktivitas bahkan pemasangan rambu lalu lintas jalan yang sudah di tentukan di rusak oleh 3 orang oknum diduga dari pekerja gudang horas", jelasnya.
Hingga sampai saat ini tidak menemukan titik terang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala dinas perhubungan kota Tanjungbalai.
"Tak hanya itu saja, wibawa Pemerintah Kota di bawah Pimpinan Kadishub saat ini tidak ada. Terbukti dengan kejadian penghancuran rambu lalu lintas yang baru di pasang sudah di hancurkan oleh 3 orang pekerja gudang jalan cendrawasih sampai sekarang belum ada tindakan hukum yang di lakukan. selayaknya memang bapak "RMR" yang sering disebut-sebut kadis import ini harus di copot", lanjutnya.
"Saya juga menduga ASESMEN yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai perlu di telusuri dengan jelas dalam menentukan OPD. Karena ada kesan dipaksakan sehingga hasilnya salah satunya adalah seperti saat ini, dan menjadi citra buruk di mata publik", pungkasnya Aldo.
