Tanggamus -: Gabungan LSM, Ormas dan Lembaga Media melakuka demontrasi atau aksi massa di Kantor Inspektorat Dan Kejaksaan Negeri Tanggamus. Selasa, 30 Januari 2024.
Massa aksi dari MP3, YPPKM, LPAKN RI PRO JAMIN, LSM TRINUSA, LSM GMBI, dan AJO-L. Massa aksi sebanyak 50 orang. Titik awal demo di depan kantor Inspektorat Tanggamus.
Adi Putra Amril, S.H. selaku ketua YPPKM dalam orasinya menyampaikan inspektorat Tanggamus harus jelas dalam menindaklanjuti laporan pengaduan dari lembaga-lembaga peserta demo, selama ini Inspektorat terkesan lambat dan melindungi terlapor dalam laporan pengaduan yang dimasukkan. Dalam kesempatan tersebut, YPPKM kembali memasukkan laporan pengaduan lagi permasalahan Pekon Pardasuka Kec. Kota Agung.
Adi Putra Amril juga menekankan apabila ibu ernalia kepala Inspektorat(inspektur) dan Gustam Apriyansah sekretaris Inspektorat Tanggamus untuk mundur dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menjalankan tugas untuk penegakkan hukum dan bersih-bersih di Kabupaten Tanggamus.
Nuril Asikin dari LSM TRINUSA menyampaikan orasinya untuk kepala Inspektorat dan sekretaris Inspektorat Tanggamus untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal memberantas korupsi di Tanggamus. LSM TRINUSA meminta bupati memecat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus karena sumber masalah defisit anggaran di Kabupaten Tanggamus adalah ketidak becusan Sekda dalam tata kelola pemerintahan dan anggaran.
Hermawan Ketua LPAKN RI PRO JAMIN DPD Prop. Kampung meminta Sekda, kepala Inspektorat, Sekretaris Inspektorat dan kepala kejaksaan negeri Tanggamus segera diganti. Karena mereka telah gagal dalam memberantas korupsi di Tanggamus.
Perlu di ingat proses kasus PLTS yang melibatkan Kepala Pekon Teluk Brak, kepala Pekon Way Asahan, Kepala Pekon Way Nipah kecamatan Pematang Sawa dan Lia Fatimah ASN/PNS Bidang ESDM Disnakertrans Tanggamus. Jelas-jelas telah terjadi penjualan aset negara yang dibeli oleh uang yang berasal dari keuangan negara yaitu pembelian ACCU PLTS milik Pekon Way Nipah.
Kasus pemotongan BLT-DD di Pekon ampai yang jelas-jelas terjadi pemotongan dan pemalsuan tandatangan KPM, her
