Hari Ke-2 Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Samosir berlangsung pada 4 Kecamatan yaitu, Palipi, Sitio tio, Onan Runggu dan Ronggur Nihuta. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 tingkat kecamatan guna membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan.
Selain dihadiri pimpinan OPD, Musrenbang tingkat Kecamatan menghadirkan Anggota DPRD setiap Dapem, para kepala desa, BPD, Tokoh masyarakat, LSM dan Insan Pers.
Pj. Sekda Samosir Rita Tavip Megawati mengatakan kehadiran para kepala desa dan seluruh stakeholder merupakan representasi wujud keseriusan terhadap pembangunan.
"Kecamatan Palipi ini memiliki potensi besar, sudah di kenal masyarakat diluar Kabupaten Samosir melalui media sosial. Kecamatan Palipi juga telah mendapat perhatian khusus dengan adanya sumber dana untuk infrastruktur. Jadi apa yang sudah kita peroleh di tahun 2024 ini harus kita maksimalkan , apa yang kita rencanakan semua semoga dapat berjalan sesuai koridornya dan segala hambatan-hambatan yang terjadi dapat kita cari solusinya secara bersama-sama" kata Rita
Sebelumnya Staff Ahli Bupati Bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Hut Isasar Simbolon menyampaikan bahwa infrastruktur seperti Jalan-jalan strategis di Kabupaten Samosir merupakan skala prioritas dan selalu diusulkan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir terkait perbaikan jalan adalah dengan program sirtunisasi,memanfaatkan potensi sirtu yang ada di desa. Setelah sesi diskusi, dilakukan penandatangan berita acara oleh Kepala desa dan Camat selanjutnya masing-masing Camat menyerahkan usulan kepada Bappeda Litbang.
Musrenbang RKPD Tahun 2025 mengangkat tema "Penguatan Pondasi Transformasi Pembangunan", merujuk pada tema tersebut Pemkab Samosir menetapkan 4 skala prioritas pembangunan yaitu peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur, Peningkatan tata kelola pemerintahan. Usulan dari masing-masing Kecamatan diupload dalam SIPD, Akan dibahas kembali dalam forum lintas OPD, selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.
(Dongan. PS)
