Tanggamus - Tiga LSM dan ratusan insan Pers Kab Tanggamus adakan aksi Damai terkait carut marut nya pembayaran Advetorial di dinas Kominfo dan dinas kesehatan,bertempat di kantor Bupati Kab Tanggamus Senin 8/2024.
Ada pun Tiga LSM yaitu LSM BGMBI yang di ketua Amroni,YPPKM yang di ketuai oleh Adi Putra Amril,LSM MP3 yang di ketuai Arpan,dan perwakilan organisasi kewartawanan Kab Tanggamus,seperi DPC AWPI Kab Tanggamus,BMT ,TAJI, AJOL kab Tanggamus dan banyak lagi organisasi kewartawanan Kab Tanggamus yang ikut serta dalam aksi damai yang menuntut hak hak nya yang tidak di bayar kan oleh pemkab Tanggamus
Adapun isi tuntutan adalah sebagai berikut:
– Meminta kepada PJ Bupati Tanggamus mencopot oknum-oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang di dinas-dinas se Kabupaten Tanggamus.
– Meminta Inspektorat Kabupaten Tanggamus mengaudit anggaran anggaran yang diduga diselewengkan oleh oknum-oknum pejabat di Kabupaten Tanggamus.
– Menuntut agar dana ADV media di kabupaten Tanggamus agar di bayarkan.
Amroni ABD S.H Ketua LSM GMBI menyampaikan: ada beberapa hal yang kami inginkan, kami menelaah terkait besarnya anggaran dana untuk media yang ada di Tanggamus, dahulu PJ Bupati Tanggamus pernah berjanji kepada kami bahwa akan memperbaiki kondisi di Kabupaten Tanggamus, kami meminta agar Kabid di dinas Kominfo,saudara Yoga di ganti dan kami meminta, tranparansi pengalokasian dana ADV, kami meminta agar tuntutan kami ditindak lanjuti jika tidak maka kami akan melaksanakan aksi yang lebih besar lagi,uangkap nya.
Sementara itu Sekertaris DPC AWPI Kab Tanggamus Mat Helmi mengatakan
Kami berharap kepada pemerintah daerah kab Tanggamus ,supaya semua tunggakan pembayaran koran dan ADV tahun 2023 supaya di bayar kan dan tahun 2024 jangan sampai terulang seperti ini tahun 2023,kami merasa di rugikan bagai mana tidak adv yang sudah kami cetak itu tetap harus kami bayar keredaksi,dan yang aneh nya lagi di duga ada beberapa Dinas di kuasai oleh beberapa media yang menghabiskan anggaran ratusan juta terangnya.
Asisten I Setdakab Tanggamus,Suadi mewakili PJ Bupati Tanggamus, dalam audensi tersebut menyampaikan bahwa terjadinya ketimpangan ini disebabkan adanya kekurangan anggaran di Pemda Tanggamus, kami berharap atas nama pemerintah daerah meminta maaf untuk ditahun 2023 kita memeng mengalami kekurangan anggaran, namun kita akan memperbaikinya di tahun 2024 ini dengan memberikan win win solution,ujar nya.
Sementara Kadis Kominfo Kab Tanggamus Suhartono "menyampaikan kondisi keuangan Pemda Tanggamus memeng mengalami kekurangan anggaran sehingga apa yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan rekan-rekan dan hal ini menjadi masalah di seluruh kabupaten di Indonesia, harapan kami di tahun 2024 kita akan lebih baik lagi.
Adi Putra Amril S.H Ketua Yayasan Penelitian Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat (YPPKM). menyampaikan: Kami mempertanyakan kenapa Kabupaten Tanggamus selalu mengalami devisit anggaran, kami mencurigai bahwa para pejabat di Kabupaten Tanggamus ada indikasi Korupsi yang terstruktur, kami telah melakukan investigasi ke kabupaten lain, dari investigasi kami ternyata kabupaten Tanggamus jauh tertinggal dari kabupaten lain.jelas nya.
Hasil koordinasi, Kominfo akan menindak lanjuti hasil audensi tersebut dan akan disampaikan hasilnya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024.
Aksi Damai tersebut dipicu oleh adanya indikasi penyelewengan jabatan dan anggaran di dinas Kominfo Kabupaten Tanggamus serta adanya indikasi tebang pilih penyaluran dana ADV.
Aksi akan terus dilanjutkan hingga ada keputusan tentang pembayaran dana ADV dan transparansi anggaran yang ada di kominfo.
(Herman)