Kakanwil Kemenkumham Sumut Jahari mengatakan, bahwa pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, baik di Kantor Wilayah maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT), tidak akan bisa berlangsung tanpa adanya koordinasi dan kolaborasi aktif antar divisi.
Dia menghimbau kepada seluruh pegawai untuk saling bekerjasama melaksanakan reformasi birokrasi sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi yang telah diaman
Saya minta kepada seluruh anak-anak saya, ayo kita bekerja dan mereformasi sistem yang ada di Kantor Wilayah kita,” ujarnya.
Harapan saya, untuk ke depannya, seluruh pimpinan sebagaimana tertuang pada Grand Design Reformasi Birokrasi dapat kita laksanakan dengan baik
Reformasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang berlangsung di Kantor Wilayah tersebut kemudian dibahas lebih mendetail oleh Kepala Divisi Administrasi, Sahata Marlen Situngkir.
Dengan menjadikan hasil koordinasi bersama Tim Inspektorat Jenderal sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi. Marlen menekankan beberapa hal yang perlu dilaksanakan oleh Kantor Wilayah salah satunya adalah mengimplementasikan kebijakan arsitektur SPBE.
Memang semua transaksi wajib elektronik, makanya termasuk dalam pengelolaan anggaran, perencanaan, semua harus sudah berbasis elektronik. Ini yang sekarang perlu kita bangun, bagaimana meningkatkan peran pekerjaan kita ini menggunakan digitalisasi, “jelas Marlen.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan saran inovasi dari masing-masing Tim Pokja.
Salah satunya adalah dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait aplikasi dan layanan yang telah dikembangkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
Turut hadir pada kegiatan kali ini Kepala Divisi Pemasyarakatan, Rudy Fernando Sianturi, Kepala Divisi Keimigrasian, Yan Wely Wiguna, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alex Cosmas Pinem, dan seluruh Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.ungkap ke .media
(Kartika SS/tim)
