Kepada tim IWO Indonesia, para kepala desa yang enggan di sebut namanya mengatakan, Kami di wajibkan harus memasang CCTV di kantor dan membeli Buffett yang sudah di sediakan oleh pihak Kecamatan, harga juga sudah di tentukan, seperti pengadaan buffett Rp. 9.300.000 ratus ribuan sedangkan untuk pengadaan CCTV empat titik Rp.16.875.000 rupiah. pungkas narasumber.
Lantas untuk memperjelas informasi tersebut, beberapa hari yang lalu tim Iwo Indonesia,
mengkonfirmasi salah satu sumber dari kecamatan yang enggan disebutkan namanya,
di ruang kantor kecamatan mengenai pengadaan buffett dan CCTV di perintahkan langsung dari PMD kabupaten, yaitu Kabid inisial S melalui R dan A, dan kalau kami di kecamatan tinggal menyampaikan saja kepada para kades pak, imbuhnya
Lalu awak media Jumat (1-3-2024) menuju dinas PMD kabupaten DeliSerdang, akan melanjutkan konfirmasi kepada kepala dinas, PMD K.A tapi sangat di sayangkan beberapa kali awak media harus menelan kekecewaan karena sang kepala dinas selalu tidak ada ditempat, berulang kali di telfon, aktif tapi tidak di angkat, Lalu awak media langsung menuju ruangan Kabid yang inisial S mengkonfirmasi mengenai dugaan keterlibatannya tentang pengadaan cctv dan Buffett yang dananya luar biasa fantastisnya, Lalu S menjawab, itu desa yang menganggarkan melalui musyawarah bukan kami yang mengarahkan, kepala desa mana yang ngomong seperti itu coba kasih tau kami, saya tau kalau Abang social control jadi kalau ada yang ngomong Kabid yang mengarah kades untuk menganggarkan pengadaan itu, yang mana??? ketusnya
Lalu awak media bertanya kepada R dan A tentang informasi terlibatnya pengadaan tersebut lalu R menjawab kalau ada kepala desa yang ngomong seperti itu laporkan saja ke inspektorat biar mereka di panggil semua, dan A juga turut menjawab kalau pernyataan w itu saya terima uang cctv tersebut itu fitnah, ucapnya
Dari hasil konfirmasi tersebut, jelas sudah adanya, diduga penyalahgunaan jabatan pada dinas PMD kabupaten terhadap pemerintahan yang terkecil dibawahnya sebab, jikalau lah pengadaan itu tidak berupa keharusan, mengapa Kades kades tersebut harus menganggarkan pengadaan tersebut dan para kades tersebut merasa takut menyampaikan prihal pengadaan tersebut kepada media
Oleh karenanya Bapak Bupati DeliSerdang, dimohonkan segera ambil tindakan tegas serta dimohon kan agar merevisi oknum oknum dinas PMD yang terkesan mencari ke untungan pribadi dan terkesan menyalah gunakan jabatannya untuk melakukan penekanan pada pemerintahan yang dibawah naungannya.
(Kartikan)
