Sebagai Sekjen PWI Pusat saya tidak pernah memberikan keterangan apapun kepada Dewan Kehormatan. Setahu saya hanya Ketua Umum dan Bendahara Umum. Jadi tidak tepat jika dipanggil Pengurus Harian yang dipanggil untuk klarifikasi.
Terkait kerjasama PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN intinya adalah PWI Pusat melakukan UKW di 10 provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp 6 miliar dan masa waktunya Desember 2023 dan Januari 2024. Seluruhnya telah diselesaikan oleh PWI Pusat dan telah dibuat laporan tertulis sesuai dengan isi kerjasama antara PWI dengan FH BUMN.
Dari dukungan anggaran tersebut anggaran yang telah disampaikan sampai hari ini adalah sebesar Rp 4,6 miliar. Dan selain digunakan untuk UKW 10 provinsi juga untuk Sekolah Jurnalisme Indonesia yang berlangsung 5-9 Februari di Bandung, dan data penggunaan keuangan bisa ditanyakan dan dicek ke bagian keuangan PWI.
PWI Pusat akan menyelenggarakan lagi UKW di 10 provinsi, dimulai dari Nabire pada 17-18 April, berlanjut ke UKW di Riau, Sumsel, Kepri, Sulteng, Sultra dan seterusnya hingga akhir Mei.
Dan ada dua rencana Sekolah Jurnalisme Indonesia di Lampung. Anggarannya dari kas PWI Pusat dari sisa kegiatan UKW sebelumnya, termasuk pelunasan Rp 1,4 miliar yang juga akan dipakai untuk UKW di 19 provinsi yang belum dilakukan UKW.
Pernyataan bahwa sekitar Rp 2,9 miliar tidak jelas penggunaannya adalah keliru dan telah melahirkan fitnah. Saya tidak tahu angka itu didapat dari mana, Dewan Kehormatan harus meralat kesalahan tersebut karena salah.
Klarifikasi ini saya buat agar tidak muncul persepsi bahwa pengurus PWI Pusat ingin mengambil keuntungan dari kerjasama dengan forum humas BUMN. Kalaupun ada pengeluaran terkait hal itu, masih sesuai mekanisme tertulis yang ada.
Saya berharap ke depan Dewan Kehormatan berpikir jernih dan positif dalam membuat rilis, sehingga sesuai dengan fakta yang ada.
Demikian pernyataan klarifikasi saya.
(Tim)
