Aturan ini tidak sepenuhnya berlaku bagi semua kepala desa, hanya yang memenuhi kriteria saja yang masa jabatannya otomatis diperpanjang. Karena Pemerintah telah menetapkan mengenai syarat kepala desa yang otomatis masa jabatannya diperpanjang menjadi 8 tahun.
Informasi yang dihimpun awak media dalam menafsirkan bunyi pasal 118 huruf e, Masih banyak yang belum memahami arti perpanjangan masa jabatan kepala desa, sebab bagi kepala desa yang masa jabatannya habis sebelum Februari 2024 maka tidak otomatis diperpanjang.
Artinya kepala desa yang masa jabatannya habis sebelum Februari 2024 tetap mengacu kepada UU Desa aturan lama (UU Desa No 6 tahun 2014). Sesuai keterangan Sekretaris Jendral Bina Pemdes Kemendagri yang (dikutip dari kanal youtubenya) pada Selasa,(8/ 5/ 2024).
" Dijelaskan, khusus untuk UU Desa No 3 tahun 2024 pasal 118 huruf e melalui forum sosialisasi menekankan kepada kepala OPD atau yang mewakili bahwa sesungguhnya UU ini kritikal pointnya terhadap perubahan adalah menampung aspirasi atau keinginan dari asosiasi kepala desa, untuk mendapatkan perpanjangan masa jabatan kepala desa 2 tahun sesuai UU ini" ujarnya.
"Karena itu bagi kepala desa yang masa jabatan berakhir pada bulan Pebruari 2024 atau ANJnya dibulan Pebruary maka seluruhnya mendapatkan perpanjangan masa jabatan 2 tahun" jelasnya.
Karena pasal 118huruf e ini makna sesungguhnya adalah mengakomodir seluruh aspirasi dari rekan rekan asosiasi penghulu desa, walaupun tertulis ada kata "dapat diperpanjang", karena itulah makna sesungguhnya secara historikal terbitnya revisi UU ini.
"Jadi mutlak bagi seluruh kepala desa yang masa jabatannya atau ANJnya berakhir pada bulan Pebruary 2024 diperpanjang selama 2 tahun" jelasnya lagi.
Pemerintah pusat dan DPR selaku pembuat UU menyampaikan, agar pemerintah daerah atau kepala OPD memberikan masukan kepada Kepala Daerah, karena sesuai UU pasal 118 huruf e ini mutlak bagi Kepala Daerah untuk melaksanakan" tambahnya lagi.
Untuk itu ia berpesan kepada seluruh kepala daerah melalui OPD," bahwa putusan ini secara historikal adalah untuk mengakomodir permohonan kepala desa yang ANJ nya berakhir bulan Pebruari, dan dimohonkan kepada seluruh OPD agar menyampaikan kepada Kepala Daerahnya masing masing agar dilaksanakan," tegasnya.
" Ini adalah mutlak perpanjangan bagi kepala desa yang ANJnya berakhir dibulan Pebruary, jadi tidak ada exquit atau pilihan bagi Kepala Daerah dapat atau tidak, dan mohon untuk tidak didiskusikan lagi karena ini Mutlak untuk dilaksanakan oleh masing masing kepala daerah," tegasnya lagi.
Dikomfirmasi kepada Sutejo S.Pd, mantan penghulu Bagan Sapta Permaipada Selasa (7/5/2024) tentang UU Desa No.3 tahun 2024 terkait Pasal 118 huruf e mengatakan," sampai saat ini kepala desa yang masa jabatannya habis pada bulan Februari 2024, masih menunggu keputusan dari Bupati Rohil Afrizal Sintong, kapan akan direalisasikan." Jawab Sutejo.
Sesuai UU No. 6 tahun 2014 Bagi kepala desa yang masa jabatannya habis sebelum Februari 2024, maka tidak akan diperpanjang. Artinya kepala desa yang masa jabatannya habis sebelum Februari 2024 tetap mengacu kepada aturan lama.
UU Desa No 3 tahun 2024 terbaru sudah resmi ditetapkan dan diberlakukan oleh presiden Jokowi, oleh karenanya hal ini menjadi salah satu kabar baik bagi para kepala desa. Pasalnya, masa jabatan kepala desa yang semula hanya 6 tahun telah diubah menjadi 8 tahun.
Didalam UU desa terbaru, kepala desa tidak lagi diperbolehkan menjabat selama 3 periode, sebagaimana aturan UU desa yang lama. Karena di dalam UU desa No.6 tahun 2014 aturan lama diperbolehkan seorang kepala desa menjabat selama 3 periode berturut-turut, namun didalam aturan UU desa terbaru hanya diperbolehkan 2 kali.
Artinya, setelah masa jabatan pada periode kedua habis, kepala desa tidak lagi diperbolehkan maju menjadi calon kepala desa. dan ada banyak aturan lain yang juga mengalami perubahan dalam UU Desa terbaru yang telah disahkan oleh Presiden.**
(Jekson, S.H)
