Merangin, - Kisruh pasca pengurangan gaji terhadap perangkat desa Pematang Pauh semakin panjang, bahkan semua perangkat desa Pematang Pauh sepakat buka suara dan meminta Pj Bupati untuk evaluasi kinerja dan jabatan Pj Kades. Kamis (30/5/24)
Sumber mengatakan kepada awak media bahwa surat permohonan sudah disampaikan ke Pj Bupati Merangin,
"Aparat desa sudah melapor Pj Kades ke Pj Bupati dan Surat permohonan sudah disampaikan, termasuk surat tembusan" Ujar sumber
Isi urat permohonan yang diajukan kepada Pj Bupati Merangin, poin yang dituangkan dalam surat permohonan tersebut oleh perangkat desa Pematang Pauh yang ditanda tangan oleh kaur keuangan desa Mua'lyadi, serta lampiran tanda tangan perangkat desa lainnya yaitu,
1. Gaji aparat desa Pematang Pauh bulan Oktober, November, Desember 2023 dipotong sebesar 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang secara sepihak.
2. Gaji aparat desa bulan Januari, Februari, Maret 2024 dipotong untuk yang kedua kalinya oleh oleh pj Kades Tamrin Azwar sebesar 500.000 sampai 1.300.000 per orang
3. Pemberhentian ketua RT dan LPM dan lain-lain tanpa ada alasan yang jelas
4. Dugaan Pj Kades Pj Kades Tamrin Azwar korupsi pengerjaan/pembelian pipa air bersih yang bersumber dari dana propinsi senilai 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2023, hingga gaji tukang tidak dibayar lunas oleh pj Kades Tamrin Azwar.
Tidak tanggung-tanggung Tembusan surat permohonan itu dituju kepada Kepala PMD Merangin, Kepala Inspektorat Merangin, Kepala Kejari Merangin, Bapak Kapolres Merangin, Bapak Camat Jangkat Timur, Ketua BPD Pematang Pauh, Arsip.
Sementara itu Pj Kades Tamrin Azwar, dikonfirmasi via whatsapp terkait surat permohonan yang dilayangkan oleh perangkat desa tersebut, tidak menjawab bahkan handphone tidak aktif dan tidak dapat dihubungi.
(Don)
