Tanggamus : Buruknya pengelolaan anggaran publikasi dan pembayaran koran di DPRD kabupaten Tanggamus menjadi sorotan seluruh media yang ada di kabupaten Tanggamus. 24-Juni 2024.
Ketua DPC,A.W.PI, Tanggamus. ImronTara menjelaskan, kami sudah mengajukan untuk bertemu dan dan dijadwalkan kita akan adakan audien dan sampai saat ini tidak ada jawaban sudah kita coba dinegosiasikan bahwa kita akan dipertemukan dan akan di fasilitasi kadis Kominfo sekarang ini yang kita persoalkan adalah kadis Kominfo nya kita ingin mempersoalkan termasuk kadis Kominfo nya kita kan pingin jelas jadi gak mungkin kita pingin mempermasalah kan sesuatu di pertemukan dengan orang yang kira kira pingin kita persoalkan yang mau kita pertemukan jawaban nya kan ga bakal memuaskan kita,
Karena ini menyangkut kawan-kawan media seluruh yang ada di kabupaten Tanggamus,
Ucap Imron,
Terkait audien ke PJ adalah offlah koran maupun hubungan kerjasama kepada pemerintah kabupaten Tanggamus,
Karena kita lihat semakin hari semakin bulan semakin berjalannya waktu kita semakin sengsara jadi tidak ada lagi hubungan kerjasama yang baik kepada pemerintah Tanggamus.
Karena hubungan kerjasama yang baik itu perlu kita sajikan sebuah berita yang membangun sama-sama untuk memajukan kabupaten Tanggamus ini yang lebih baik lagi,
itu yang namanya kerja sama yang baik , bukan seperti ini semau -mau dia aja offlah koran dihargai 3000 semau dia aja sedangkan dari pihak perusahaan aja rp 5.000 uang darimana kawan -kawan bisa hidup , kami bukan penjual koran, dan kami mau makan apa di Tanggamus ini, itu aja yang perlu kami sampaikan,Tandasnya.
Sekjen DPC AWPI Tanggamus Mat Helmi
Memaparkan , PJ Bupati sepertinya alergi kepada wartawan setiap kali mengajukan surat audien tidak pernah ada reaksi yang bagus, artinya dalam 2 ,3 hari ini kalau tidak ada tindak lanjut surat kita beraudensi kepada beliau berarti kita pakai gaya lain kumpulkan kawan-kawan LSM kawan-kawan media,
kita aksi di sini bagaimana caranya kita usir aja PJ Bupati dari Tanggamus karena tidak bisa berbuat untuk Tanggamus dan untuk kawan-kawan pers tidak ada kemitraan dan tidak ada pembinaan tidak ada gunanya kita laporkan pada gubernur kita sampaikan Kemendagri dengan surat resmi ,paparnya,
Masih di seputar yang sama, Biro Haluan Lampung Antoni , memaparkan tentang pembayaran publikasi ditransfer melalui rekening bendahara sekretariat DPRD,
Padahal pengajuan pencairan publikasi tersebut menggunakan LS bukan GU
Kejadian tersebut menjadi suatu keganjilan bagi kami,
Karena biasanya kalau dengan LS langsung ke rekening kita, kenapa ini kok bisa ke rekening bendahara, ungkapnya
Setelah dana tersebut masuk ke rekening bendahara sekretariat DPRD , salah satu sebabnya menelepon beberapa Kepala biro dan mengatakan bahwa ada pemotongan dari dana publikasi yang akan dibayarkan dengan alasan terdapat temuan BPK.
Dan ini sangat membuat kami geram dengan kejadian tersebut dan kami berjanji akan mencari kebenaran temuan BPK apakah benar adanya atau hanya pembodohan demi mencari keuntungan, tutupnya.
Her
