Aksi demo damai di depan gedung KPK dan Kejagung secara bersamaan dihadiri Ketum Lembaga INPEST Ganda Mora, Kordinator aksi Lambok Str, Kordinator Lapangan Lambok Simbolon serta diikuti puluhan anggota dari Lembaga INPEST.
Dalam tuntutannya, Lembaga INPEST meminta KPK supaya memeriksa dan mengusut aliran Dana PI sebesar Rp 488 Milyar ke BUMD Rohil serta Dana Bagi Hasil Sawit sebesar 39 Miliar.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Afrizal Sintong S.IP,vM.Si saat dikonfirmasi awak media pada Kamis (1/8/2024) malam menyebutkan, bahwa aksi yang digelar Inpest di depan kantor KPK dan kantor Kejagung tersebut tanpa dasar. Bahkan, Bupati menduga aksi tersebut ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu di tahun politik.
"Aksi demo ini tidak berdasar dan diduga di tunggangi oleh oknum-oknum tertentu di tahun politik," kata Bupati.
Bupati menjelaskan, Dana Participating Interest (PI) 10 persen yang diterima oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rohil tahun 2023 sebesar Rp 488 Milyar melalui PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp 39 Miliar, penggunaan nya telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Terkait Dana Bagi Hasil Sawit lanjut Bupati, transfer bukan dilakukan ke rekening BUMD. Melainkan ke rekening pemerintah daerah dan telah digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebab kata Bupati, penggunaan DBH sawit tersebut sudah ada porsinya seperti pembangunan infrastruktur dan BPJS Ketenagakerjaan.
"Saya selaku Bupati tentu sangat hati-hati sekali. Karna secara otomatis jabatan saya adalah pemilik modal di dalam perusahaan tersebut dan setiap tahun itu juga diaudit oleh Inspektorat dan BPKP. Jadi sangat keliru sekali melakukan demo di KPK dan di Kejagung. Apalagi orang-orang yang demo tersebut tinggal di Pekanbaru tentu untuk ke Jakarta biaya transportasi nya sangat lah mahal," pungkasnya.
(Peni. )
