Menurutnya, perbuatan seperti itulah yang dapat memicu keresahan dan mengganggu stabilitas keamanan. Oleh karena itu, ia menuturkan pihak kepolisian akan memberi sanksi tegas bagi pelaku penyebar hoaks sesuai peraturan yang berlaku.
“Imbauan ini disampaikan kepada seluruh masyarakat agar jangan menyebar hoaks, karena ini ada ancaman pidananya. Kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas, sesuai dengan aturan yang terlaku,” tegasnya.
Dikatakan, hoaks merupakan ancaman serius bagi kelancaran proses demokrasi, terutama di tengah-tengah masyarakat yang mudah terpengaruh oleh penyebaran informasi palsu. Ia menambahkan, jajaran Polda Riau telah menyiapkan satuan tugas untuk melakukan patroli melalui cyber.
“Satgas penegakan hukum, di situ ada patroli cyber terus detik demi detik melakukan pemantauan. Intinya jangan main-main menyebar hoaks itu,” katanya.
“Kepada seluruh masyarakat kami imbau saring dulu sebelum sharing. Lihat dulu, jangan langsung telan. Itu bisa saja kebohongan, intinya harus bijak,” lanjutnya.
Dijelaskan, dalam menyiapkan pengamanan di masa pilkada, Polda Riau telah menggelar apel Operasi Mantap Praja Lancang Kuning 2024.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan seluruh personel dan pihak pemangku kewenangan dalam mengawal proses demokrasi yang akan berlangsung di Provinsi Riau.
“Hari ini kita lakukan apel gelar pasukan sebagai starter awal mulai tanggal 27 Agustus, dimulailah operasi mantap peraja 2024. Dalam rangka pengamanan pilkada serentak di Provinsi Riau,” jelasnya.
Diterangkan, ada lebih dari 6.756 personil yang tersebar di Polres dan Polda SEpropvinsi Riau untuk mengawal pengamanan pilkada, operasi dilaksanakan selama 127 hari, mulai hari ini sampai 31 Desember mendatang.
Dengan begitu, ia berharap seluruh personel dapat menjaga kesehatan demi melancarkan mekanisme pemilihan.
“Tadi saya sampaikan bahwa jajaran harus kolaboratif, sinergi dengan semua pihak. Terus jaga kesehatan, jaga moral, kedepankan upaya persuasif dan humanis. Operasi mantap praja penting karena keberlangsungan mekanisme negara.” pungkasnya.
(Peni.y)
