Tanjungbalai, - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dedi Sanatra berkeliling di dua kecamatan melakukan peninjauan banjir.
Peninjauan tersebut berlangsung di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Jalan Penang Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar, anatar pertasan Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan, Selasa (10/12/2024)
Dedi Sanatra Anggota DPRD Kota Taniungbalai Dari Fraksi PKB mengatakan, kepada pemerintah kota untuk mengambil langkah percepatan dan pertepatan, ketepatan mengambil solusi agar banjir ini tidak terus di rasakan masyarakat tanjungbalai setiap tahunnya, khususnya di kecamatan datuk bandar timur dan datuk bandar.
"Kami juga yakin dan percaya pemerintah kota tanjungnalai sudah melakukan Ekstra cepat untuk menangani banjir ini", ucapnya.
Dedi juga berharap pemerintah kota tanjungbalai bekerjasama dengan Kabupten Asahan dan Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini untuk berkoordinasi juga berkolaborasi menimbulkan solusi yang terbaik untuk daerah kota tanjungbalai dan Kabupaten Asahan dalam penanganan banjir ini.
"kami mengharapkan pemerintah kota menjadi lining sektor, karena masyarakat Tanjungbalai dan Asahan banyak yang terendam (terdampak) banjir", ujarnya.
Lanjutnya, banyaknya warga seperti orang tua dan anak-anak yang terkena dampak banjir tersebut mengakibatkan gatal-gatal, malaria, dan demam.
"Kami akan memanggil seluruh dinas terkait untuk melakukan langkah-langkah percepatan termasuk dinas kesehatan untuk memberikan obat dan kesehatan kepada warga yang terdampak", ungkapnya.
Disinggung terkait bantuan BPBD Provsu sebesar 200.000.000,00 (Dua Ratus juta Rupiah) dan 3 (tiga) unit tenda dugaan di tolak kepala BPBD Kota Tanjungbalai.
Dedi mengatakan, baru tau pasti informasi ini, dalam hal ini dia akan telusuri dan memanggil kepala dinas BPBD tersebut uantuk berdiskusi atas dan dasar apa kepala BPBD menolak bantuan tersebut.
"Pemerintah Kota Tanjungbalai sebaiknya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dalam penyaluran bantuan agar tidak simpang siur yang di terima masyarakat, atau memberikan informasi terkait tingkat tinggi air, melalui kepala lingkungan, media masa atau lainnya", tutupnya Dedi mengakhiri.
(Zulham Saragih)
