Rohil - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama seluruh 12 kabupaten/kota telah menerima daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran (TA) 2025. Total alokasi TKD yang diterima tersebut mencapai Rp 25,12 triliun.
Dengan distribusi dana yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di berbagai sektor, Pemprov Riau mendapat TKD sebesar Rp 4,19 triliun dari total alokasi dana tersebut
Alokasi ini akan digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas, termasuk pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan pendidikan di seluruh wilayah provinsi.
"Untuk itu, kita harus bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada," ujarnya.
"Kemudian memaksimalkan anggaran yang ada, mengoptimalkan sumber daya yang sebagai pelaksananya dalam hal ini adalah sumber daya manusianya," jelasnya.
"Dengan begitu, penggunaan dana ini nantinya berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan," tambah Pj Gubernur Riau Rahman Hadi di Gedung Balai Pauh Janggi, Kota Pekanbaru, Senin (16/12/2024).
Dijelaskannya, dalam mengelola anggaran daerah ini ia menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
Sehingga, seluruh pihak untuk menghindari penyimpangan anggaran dan fokus pada kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Kepada seluruh penyelenggaranya untuk dapat melakukan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, kemudian bebas daripada korupsi, dan melakukan efisiensi," harapnya.
"Berikutnya adalah menghindari dan mengurangi anggaran- anggaran yang bersifat seperti untuk perjalanan dinas serta belanja-belanja seremonial," ungkapnya.
Diungkapkan nya, penggunaan anggaran harus diarahkan untuk kegiatan yang memberikan dampak langsung pada masyarakat.
Pemerintah daerah diminta untuk memprioritaskan program yang mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia menambahkan semua pihak untuk mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% pada tahun-tahun mendatang.
“Kita harus sama-sama bersepakat, berkomitmen, mendorong, dan mendukung semua kebijakan daripada pemerintah," harapnya.
"Khususnya pemerintahan Bapak Prabowo Subianto yang secara optimis menginginkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Kita melaksanakan tidak bisa kuat karena sendiri. Maka harus melakukan kolaborasi, kerjasama dan sama-sama bekerja," ungkapnya.
Sebagai informasi pada tingkat kota, Pemko Pekanbaru memperoleh alokasi TKD senilai Rp 1,73 triliun, sementara Pemko Dumai mendapatkan Rp 1,04 triliun.
Untuk tingkat kabupaten, Pemkab Siak menerima alokasi TKD dengan total Rp 1,80 triliun. Pemkab Rokan Hulu mendapat Rp 1,64 triliun, dan Pemkab Rokan Hilir menerima Rp 1,98 triliun.
Pemkab Pelalawan menerima alokasi sebesar Rp 1,39 triliun, dan Pemkab Kuantan Singingi mendapatkan Rp 1,29 triliun. Sedangkan Pemkab Kampar memperoleh alokasi cukup besar yakni Rp 2,48 triliun.
Pemkab Indragiri Hilir mendapatkan total TKD Rp 1,89 triliun dan Pemkab Indragiri Hulu sebesar Rp 1,45 triliun. Selanjutnya, Pemkab Kepulauan Meranti menerima alokasi TKD sebesar Rp 959,08 miliar. Pemkab Bengkalis memperoleh TKD Rp 3,25 triliun.
( Peni.y )
