Bahkan tak tanggung-tanggung AMI dalam aksinya menggelar aksi selama 2 Minggu untuk menyoroti sejumlah tempat hiburan malam yang dirasa menyalahgunakan izin yang ditertibkan.
Untuk itulah AMI meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi Jawa Timur untuk lebih jeli dan bertugas sesuai prosedur untuk monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap komitmen pemohon dalam proses izin usaha dan izin komersial operasional.
"Jika ada pengusaha RHU yang telah menyalahgunakan izinnya maka DPMPTSP harus tegas yakni segera berkoordinasi dengan lembaga OSS untuk mencabut dan membatalkan izin yang telah diterbitkan," tandas Baihaki (9/12) selaku ketua umum AMI saat menemui perwakilan DPMPTSP Jatim.
Sementara itu dalam kesempatan itu pula Yuswanto selaku kepala koordinator PTSP untuk persoalan tersebut menyatakan sepakat untuk segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan langkah yang konkrit.
"Kita sepakat jika ada pengusaha RHU yang nakal kita akan cabut izinnya, kita akan kawal ini bersama-sama," tandas Kepala kordinator PTSP provinsi Jawa Timur.
Usai melakukan aksi di DPMPTSP provinsi Jawa Timur, AMI bergerak menuju ke DPRD Jawa Timur biar mengetahui tentang maraknya persoalan ini karena menyangkut masa depan anak bangsa.
Dalam aksinya kali ini, AMI ditemui oleh Sumardi dari komisi A yang sangat miris mengetahui fakta tersebut, bahkan dirinya akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk segera membuat Bantip.
"Baik kita dari komisi A yang kebetulan membidangi perihal hiburan mengapresiasi terhadap AMI, dan kita akan mengawal kasus ini sampai tuntas," tandas Sumardi.
(Msholeh)
