• Jelajahi

    Copyright © Postnewstv.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Sekda Nisel

    KPU Provinsi Sumut

    Puluhan IPN, ASN dan Honorer Lakukan Unjuk Rasa Damai di Kantor Bupati Karimun

    Postnewstv.co.id
    Thursday, January 9, 2025, 10:20 WIB Last Updated 2025-01-09T03:20:39Z

    Karimun - DPC Ikatan Pendidik Nusantara (IPN), ASN dan Honorer Kab.Karimun,laku kan aksi unjuk rasa Damai (08.00 Wib) Rabu (08/01/2025)


    Dalam aksi nya para pengunjuk rasa men ggunakan Pengeras suara , Pita Biru dan Spanduk yang bertuliskan, YTH. Bapak Bupati Karimun:Tolong Bayarkan TPP ka mi selama 5 bulan,karena sangat dibutuh kan untuk kebutuhan anak-anak kami dan Segera!!! Bayarkan TPP ASN ,TPP Tamsil TW.IV Dan gaji Honorer sampai dengan  bulan Desember.


    Massa aksi dari DPC Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) Kab. Karimun berkumpul di titik kumpul Komplek Pertokoan depan Kantor Bupati Karimun Jl. Poros Kecama tan Tebing. berjumlah ± 70 Orang  kemu dian bergeser ke Kantor Bupati Karimun dengan berjalan kaki. Lalu Pukul 09.00 Wib Massa Aksi dari DPC Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) dan ASN Kab. Karimun tiba di depan lapangan Kantor Bupati Karimun dan melakukan Orasi serta me nyampaikan tujuan mereka.


     Penanggung Jawab Aksi Mahadi, S.Pd, mengatakan Kami menuntut janji pemba yaran TPP yang  ditunda dan diangsurkan, banyak teman kami yang sudah mengga daikan SK karena penundaan TPP sudah  5 bulan. Sudah terlalu lama kami menung gu namun hingga saat ini tidak dicairkan. Kami hari ini ingin berkompromi sebagai Anak dan Bapak ,maka aspirasi kami harap dapat didengar. Selain itu terdapat perwakilan pegawai Non ASN Pemda ya ng  juga menyampaikan orasi pada intinya mempertanyakan dimana pembayaran TPP.


    Untuk menanggapi permintaan para massa Unras, Plt. Sekda Kab.Karimun Djunaidy, S.Sos, M.Si, menuturkan, Terimakasih Bapak/Ibu telah datang  menyampaikan aspirasi dengan baik. Silahkan perwakilan Bapak/Ibu untuk memasuki ruangan  dan kita bahas persoalan ini di rapat audensi.


    Sementara itu Kasat Intelkam Polres Karimun AKP Budi Tambunan mengarah kan para pengunjuk rasa masuk ke ruang rapat Cempaka putih untuk rapat. Adapun jumlah massa Unras yang masuk ke ruang rapat Cempaka putih sebanyak 30 orang, 


    Hadir dalam audiensi tersebut, Ketua DPRD Kab. Karimun Raja Rafiza, S.T., M.M., Anggota DPRD Karimun Sulfanow Putra, S.Sos, Anuar, S.Sos, Rosdiansyah, S.T., Plt. Sekda Kab.Karimun Djunaidy, S.Sos, M.Si, Kabag Ops Polres Karimun KOMPOL Agung Surya Winata, S.T., Kasat Intelkam Polres Karimun AKP Budi Tambunan, Kapolsek Meral AKP Adi Candra, S.H., M.H., Kapala BPKAD Kab. Karimun Dwi Yandri, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karimun H. Husin, Kaban Kesbangpol Drs. Jefridin, M.Si dan 30 orang masa unras aksi damai 


    Plt. Sekda Kab. Karimun Djunaidy, S.Sos, M.Si menjelaskan bahwa, Kondisi pada tahun 2024 belanja Kabupaten Karimun 1,6 Triliun lebih, dan perjalanan Januari 2024 triwulan 2 dan 3 Terjadi perubahan APBD untuk menyesuaikan kembali dengan pemangkasan 1,4 Triliun. Dalam perubahan tersebut Tim anggaran mela kukan evaluasi, dan mendudukkan kemba li bersama Dewan Kab. Karimun. Salah satunya belanja pegawai di Kabupaten Karimun melebihi ± 10% dari 30% yang dianggarkan. Ditahun 2025 ini belanja pegawai menjadi 46% dengan proses dilantiknya PPPK dan berkurangnya honorer.


    Insyaallah dalam tahun 2025 tenaga honorer di Kabupaten Karimun berkurang, sehingga tidak menyebabkan kurangnya APBD Karimun. 


    Kabag Ops Polres Karimun KOMPOL Agung Surya Winata, S.T. mengatakan, Kami sebagai pihak Kepolisian meminta mediasi ini disampaikan dengan baik sehingga dapat hasil yang memuaskan, ucapnya.


    Penyampaian perwakilan aksi damai menjelaskan, Tentang tuntutan kami yaitu Penundaan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) TW 4 yang infonya akan dibayarkan Bulan Januari. Namun Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 5 Bulan sampai saat ini tidak dapat dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Karimun.


    Kepala BPKAD Kab. Karimun Dwi Yandri mengatakan, Sumber pembayaran TPP ini berasal dari sumber daya bebas PAD Karimun. Kondisi keuangan Karimun ditahun 2023-2024 tidak stabil. Kami sudah pernah membahas bersama Anggota DPRD Karimun, namun diaplikasi tidak bisa dianggarkan ditahun 2025 menjadi 18 bulan untuk menutupi pembayaran 5 bulan yang tertunda. PAD Karimun masuk hanya 14 milyar, sedangkan TPP dan gaji honorer sampai dengan 25 milyar. Tahun 2025 akan dicoba menganggarkan PAD dan menurunkan TPP pegawai agar dapat dibayarkan.


    Kesimpulan Audiensi mengharapkan Pembayaran Gaji Honorer Kab. Karimun & Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tamba han Penghasilan (Tamsil) TW 4 akan diu sahakan dan direalisasikan pertengahan bulan Januari. Untuk Tambahan Penghasil  an Pegawai (TPP) yang tertunda selama 5 bulan akan dikomunikasikan lebih lanjut karena saat ini terkendala dengan tidak adanya dana.


    (NAHTA)

    Komentar

    Tampilkan