Salah seorang orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya memaparkan bahwa puluhan siswa kelas 3 gagal ikut ulangan dan ujian karena nunggak spp.
"Bukan kami tidak mau membayar tapi kebetulan kami sedang tidak ada uang dan kami sudah sepakat akan mengangsur sesuai kesanggupan kami tapi pihak kepala sekolah tetap tidak mengijinkan anak kami ikut ulangan dan ujian"paparnya kamis 20/02/2025.
"Tadi ada orang tua siswa mentransfer uang 2 juta tapi tetap tidak bisa ikut ujian"katanya.
Keputusan kebijakan sekolah ini mengundang kontrofersi pasalnya peraturan pemerintah saja menyatakan spp tidak boleh dijadikan tolak ukur untuk bileh tidaknya siswa mengikuti ujian.
Andri Humas SMK YP 17 menjelaskan bahwa siswa yang tidak diperbolehkan ikut ujian adalah siswa yang menunggak spp.
"Yang tidak diperbolehkan ujian itu siswa yang nunggak pembayaran sekolahnya termasuk spp dan itu sudah dimusyawarahkan dengan pihak komite juga agar orangvtua siswa swgera melunasi kewajibannya melunasi semua tunggakan untuk dapat mengikuti ujian disekolah" papar Andri.
"Sekolah mengalami kesulitanbakibat banyaknya tinggakan tunggak yang mengakibatkan kesulitannya menutupi biaya oprasional sekolah dan berdampaknpada kelanjutan belajar mengajar disekolah kami" ujarnya lagi.
Nazar Karami Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum pun turut berkomentar yang katanya kebijakan ini sudah lama diterapkan.
"Kebijakan ini sudah lama diterapkan secara kosisten bahwa setiap ada ujian PTS dan PAS siswa wajib melunasi kewajibannya membayar administrasi di sekolah untuk mencegah akumulasi tunggakan yang terus bertambah"papar Nazar.
"Tahun lalu saja tunggakan mencapai Rp.500 juta dan banyak Ijazah yang belum diambil karena belim membayar biaya ujian sedangkan kami sangat berharap siswa yang lulus membawa pulang ijazah bukan meninggalkan tunggakan administrasi"terangnya.
"Keringanan pihak sekolah sudah diberikan pada siswa sejak kelas X sampai kelas XII namun karena masih tinggi nilai tinggakan sekolah maka pihak sekolah mengambil tindakan tegas untuk menghindari akumulasi hutang siswa swmakin besar"terangnya.
Kontrofersi dimasyarakat sangatlah berbeda karena ada yang mendukung kebijakan Kepsek SMK YP 17 adapula yang kontra karena dinilai merugikan siswa dan tidak mendukung pada prinsip pendidikan yang seharysnya menjamin hak belajar siswa.
(F.G)
