Tahap pertama mencapai Rp 323.419.600 (45,46%), dan tahap kedua sebesar Rp 388.013.400 (54,54%). Namun, hingga pertengahan April, tahap ketiga belum tersalurkan.
Ketua LPPK, Reza Fahlevi SH dalam keterangannya, meminta transparansi lebih lanjut terhadap rincian penggunaan dana tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun, alokasi Dana Desa tahun ini digunakan untuk berbagai program, mulai dari penanggulangan bencana, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan anak usia dini, hingga operasional pemerintah desa.
Beberapa pos anggaran yang menonjol antara lain:
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan mencapai total Rp 76.016.000
Operasional Pemerintah Desa dan Administrasi lebih dari Rp 40 juta
Pembinaan PKK dan Kegiatan Sosial Budaya hampir Rp 20 juta
Penyelenggaraan Posyandu dan Desa Siaga Kesehatan lebih dari Rp 15 juta
Sementara itu, kegiatan pembangunan fisik seperti peningkatan sarana jalan desa, pos keamanan, dan sarana olahraga juga masuk dalam belanja prioritas.
Meski demikian, LPPK menyoroti perlunya audit lebih rinci terhadap efektivitas program serta keterbukaan informasi publik, terutama untuk kegiatan yang terindikasi tumpang tindih atau terlalu teknis bagi masyarakat umum.
“Dana Desa ini harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jika tidak dikelola secara transparan dan partisipatif, khawatir akan rawan penyimpangan,” ujar Ketua LPPK.Jumat (18/4/2025).
Pemerintah Desa Lebung Sari diharapkan segera merilis laporan pertanggungjawaban secara terbuka untuk menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa.
